Gubernur Jambi Al Haris mendampingi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau kawasan konservasi gajah hingga pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Provinsi Jambi, Senin (28/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakaukan di Taman Wisata Alam (TWA) Bulu Hitam, Kabupaten Tebo, serta kawasan Hutan Lindung Bujang Raba, Kabupaten Bungo.

Di Tebo, Al Haris bersama Raja Juli Antoni melihat langsung kawasan lanskap gajah, termasuk area pakan serta lokasi konservasi dan perawatan satwa.

Al Haris mengapresiasi upaya pengelola konservasi dalam menjaga keberadaan gajah. Salah satunya melalui penyediaan tanaman rumput yang menjadi sumber pakan bagi satwa dilindungi tersebut.

“Teman-teman di Tebo luar biasa merawat gajah-gajah kita. Mulai dari menanam rumput untuk makanan gajah, merawatnya, sampai memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Al Haris.

Dalam kunjungan tersebut, Menhut Raja Juli Antoni juga menyerap aspirasi masyarakat terkait keberadaan gajah liar. Persoalan ini menjadi perhatian karena populasi gajah di sejumlah kawasan cukup banyak dan sebagian satwa kerap memasuki lahan masyarakat.

“Tadi kami, beliau (Menhut) juga menyerap aspirasi masyarakat tentang kondisi-kondisi perkembangan gajah yang luar biasa jumlahnya itu. Dan juga sebagian juga ada yang mengganggu lahan masyarakat,” ujar Al Haris.

Dari Tebo, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke kawasan Hutan Lindung Bujang Raba, Kabupaten Bungo.

Di kawasan tersebut, Al Haris dan Menhut melihat langsung upaya masyarakat dalam menjaga hutan sekaligus mempertahankan kelestarian sungai dan Lubuk Larangan.

Al Haris menilai pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat Bujang Raba dapat menjadi contoh dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keterlibatan masyarakat.

“Ini luar biasa. Kami kaget melihat bagaimana warga menjaga hutan, menjaga sungai dan Lubuk Larangan. Ini menjadi contoh yang luar biasa,” ujarnya.

Menurut Al Haris, pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan di daerah lain, terutama desa-desa yang selama ini berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemprov Jambi, kata dia, akan mengusulkan sejumlah desa rawan karhutla untuk dikembangkan menjadi hutan desa.

Konsep tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan.

“Ke depan kita akan coba mengajukan desa-desa yang rawan karhutla untuk dijadikan hutan desa. Jadi masyarakat menjaga hutannya dengan baik, sungainya bagus dan karhutla tidak ada,” pungkas Al Haris.