Gubernur Jambi, Al Haris, menyambut baik penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya memetakan pegawai berdasarkan kinerja dan potensi

Sistem ini dinilai penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan secara objektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Al Haris mengatakan, manajemen talenta dapat membantu pemerintah mengetahui kompetensi ASN yang selama ini belum sepenuhnya terpetakan.

“Sistem ini memang penting untuk kita semua, sebab semua ini sudah diatur. Saya melihat ASN kita memiliki kompetensi luar biasa, tapi kita tidak tahu. Dengan sistem ini lewat tes asesment tergambar semua dan lebih mudah untuk kita memilih,” kata Al Haris saat menghadiri Rapat Pembinaan ASN se-provinsi Jambi, di Hotel Amaris, Kabupaten Bungo, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, penerapan manajemen talenta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga perlu didorong di tingkat kabupaten dan kota.

Oleh karena itu, ia mengimbau para bupati dan wali kota untuk mulai menerapkan sistem tersebut di daerah masing-masing.

“Saya menghimbau kepada Bupati Wali Kota untuk memulai sistem ini karena baik untuk kinerja aparatur kita dan mensinergikan program di daerah masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menekankan pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, digitalisasi harus mampu mendorong seluruh layanan pemerintahan menjadi lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.

“Saya mengikuti pertemuan dengan Menpan se-Asia Tenggara bulan Agustus lalu, yang kita bahas transformasi digital. Jadi, semua layanan selesai dalam bentuk digital,” kata Kepala BKN.

Ia juga mendorong kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus melahirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Zudan, pelayanan publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bahkan sebelum masyarakat menyampaikan permintaan.

“Inovasi ini yang harus dilakukan oleh kepala OPD agar memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum masyarakat meminta. Tugas kepala OPD itu berinovasi,” tegas Kepala BKN.

Selain inovasi, Zudan menyoroti pentingnya penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Integritas, kata dia, menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.