Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berfokus pada tiga program prioritas untuk tahun 2026, yaitu mempercepat Pembangunan akses internet di wilayah Papua, menjamin keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN), serta mengakselerasi pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan ketiga program tersbut, Kemkofigi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp. 12,6 triliun dalam Rapat Kerja Bersama Komisi I DPR RI, Senin (07/07/2025). Usulan tersebut merupakan penambahan dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp. 7,75 T, sehingga total kebutuhan anggaran Kemkomdigi mencapai Rp. 20,36 T.

Prioritas Utama Anggaran

Tambahan anggaran Rp 12,6 triliun akan difokuskan untuk tiga prioritas utama berikut:

1.      Pembangunan Akses Internet di Papua

2.      Keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN)

3.      Pengembangan Teknologi Kecerdasan Artifisial (AI)

Tujuan Program: Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta uang digital yang aman dan berdaulat, sesuai dengan Visi Kementerian Komdigi yaitu “Transformasi digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita”.

Ketiga prioritas tersebut merupakan bagian integral dari Upaya pemerintah membangun Indonesia yang inklusif secara digital dan tidak tertinggal dalam kompetisi global.

Penguatan Program dan pencapain

·         Program pengembangan dan penguatan infrastruktur

·         Ekosistem dan ruang digital

·         Pengamanan ruang digital

·         Komunikasi public dan media

·         Dukungan manajemen

Kemkomdigi telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2024.

Selain itu, Kemkomdigi menjadi penyumbang PNBP tersebut antar Kementerian/Lembaga, yakni Rp. 8,66 triliun per 4 Juli 2025.

“kemkomdigi akan terus berkomitmen mempertahankan predikat WTP dengan melaksanakan seluruh rekomendasi BPK dalam rangka peningkatan pengendalian intern atas pelaksanaan belanja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan